skandal century

SKANDAL BANK CENTURY
Bailout Tak Bisa Dipidanakan?

Selasa, 26 Januari 2010
JAKARTA (Suara Karya): Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kebijakan pemerintah seperti pemberian dana talangan (bailout) kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun tidak bisa dipidanakan dinilai menyesatkan dan terkesan menutup-nutupi tindak pelanggaran hukum. Padahal, kebijakan pemerintah jelas bisa dipidanakan kalau terbukti melanggar hukum.

Penilaian itu diutarakan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Angket Bank Century Gayus Lumbuun, anggota Pansus Angket Bank Century dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, pengamat ekonomi perbankan Ichsanuddin Noorsy, pakar hukum Adnan Buyung Nasution, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD secara terpisah kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/1).

Di depan para peserta rapat pimpinan TNI di Jakarta, Senin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi tahun 2008, antara lain dengan menyelamatkan Bank Century oleh pejabat berwenang, tidak dapat dipidana atau dikriminalkan.

Menurut Presiden, kebijakan adalah keputusan, tindakan, pilihan-pilihan pemerintah yang merupakan bagian pemecahan masalah. Kebijakan itu dibuat dengan tujuan mencegah krisis perbankan dan krisis ekonomi seperti tahun 1998.

“Apakah kebijakan bisa dikriminalkan? Saya mengatakan, the real policy dalam artian yang saya artikan tadi, tidak mungkin dipidanakan,” ujar Presiden.

Kalau kebijakan dapat dipidana setiap saat, katanya lebih lanjut, maka tidak akan ada pejabat negara yang berani mengambil keputusan karena berisiko diadili. Presiden memberikan contoh saat bertemu ratusan bupati di Madiun dalam rangka rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (APKI), pekan lalu.

“Para bupati bertanya kepada saya, bagaimana kami bisa mendapatkan perlindungan? Kadang-kadang kami diperiksa oleh penegak hukum. Kadang-kadang apa yang menjadi kebijakan dipidanakan dan sebagainya. Ini suara mereka,” kata Presiden.

Tapi menurut Mahfud MD, kebijakan terkait pengucuran dana talangan ke Bank Century bisa saja dipidanakan apabila terdapat sejumlah unsur kriminalitas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Pelaksanaan suatu kebijakan jika ditemukan unsur kriminalitasnya, seperti korupsi dan kolusi, bisa dipidanakan,” katanya.

Mahfud menekankan, isi kebijakan itu sendiri tidak dapat disalahkan karena merupakan hasil pengambilan keputusan yang sifatnya pilihan berdasarkan kewenangan seseorang yang memang berhak membuat kebijakan.

Namun, apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan, itu bisa dipidanakan. Mahfud mencontohkan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah pernah dituduh terlibat penyalahgunaan wewenang meski kasus tersebut kemudian dihentikan karena dinilai terdapat rekayasa di dalamnya.

Gayus Lumbuun juga menyatakan, kebijakan pemerintah bisa dipidanakan kalau mengandung unsur kriminal. “Secara hukum, kalau menyimpang, kebijakan bisa dipersoalkan. Undang-undangnya jelas,” ujarnya.

Gayus kemudian mengutip Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Praktik KKN. Di situ disebutkan, kebijakan (pemerintah) yang menguntungkan pihak lain dengan melanggar kaidah hukum bisa dipidanakan.

“Juga KUHP menyatakan: Publik melanggar hukum jadi kriminal,” katanya. Menurut Gayus, dua alasan itu cukup menjawab bahwa kebijakan bisa dimasalahkan. Pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa dipersoalkan di pengadilan, katanya, itu bukan kebijakan.

“Menurut surat edaran Mahkamah Agung (MA), kebijaksanaan tidak bisa dipersoalkan di pengadilan. Tapi kebijaksanaan itu harus memenuhi empat koridor, yakni motivasi; kompetensi; tidak untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, atau orang lain; dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum,” tutur Gayus.

Dia menekankan, pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah. Untuk menjalankan kebijakan KSSK, menurut Gayus, ada peraturan Bank Indonesia (BI) yang dibatalkan. “Nanti kita lihat apakah kasus Bank Century ini kebijakan atau kebijaksanaan,” ujarnya.

Mengacu pada empat koridor sesuai surat edaran MA, Gayus menyebutkan, kebijakan pengucuran dana talangan untuk Bank Century dari segi motivasi bisa untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian pula dari segi kompetensi, KSSK memiliki syarat.

“Kebijakan itu juga mungkin tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan pihak lain. Yaitu, pemegang saham diuntungkan. Apakah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum? ” kata Gayus.

Sementara itu, Bambang Soesatyo mengatakan, pernyataan Presiden bahwa kebijakan pengucuran dana talangan ke Bank Century tidak bisa dikriminalisasi merupakan upaya menutup-nutupi moral hazard tindakan bailout.

“Pansus hanya memfokuskan penyelidikan pada kejanggalan dan indikasi pelanggaran pidana. Sejak awal Pansus tidak pernah bertendensi atau berniat mengkriminalisasi apa pun kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan bailout untuk Bank Century,” kata Bambang.

Menurut dia, sejak awal DPR berfokus pada kejanggalan dan irasionalitas proses pengucuran dana talangan. Kalau kemudian ditemukan pelanggaran hukum atau pidana, katanya, Pansus akan menyerahkannya kepada lembaga hukum yang berwenang.

“Sejak diinisiasi hingga proses penyelidikan sekarang, masyarakat bisa melihat bahwa penyelidikan Pansus fokus pada indikasi moral hazard,” ujar Bambang.

Penggalian data dan dokumen yang berkait dengan kebijakan bailout Bank Century, menurut Bambang, diperlukan sebagai latar belakang untuk menemukan bukti moral hazard di balik pelaksanaan bailout.

Sementara itu, Ichsanuddin Noorsy menuturkan, dalam kasus Bank Century paling tidak terdapat empat indikasi tindak pidana yang telah terjadi. Masing-masing, tindak pidana korupsi. Kedua, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana penggelapan.

“Jadi, kasus Bank Century ini penuh unsur tindak pidana korupsi. Kalau kemudian ada yang menganggap ini kasus biasa dan tidak ada pelanggaran hukum, apalagi hanya dikatakan sebagai kesalahan dalam kebijakan, pernyataan ini patut dipertanyakan,” tutur Noorsy.

Bagi Adnan Buyung Nasution, kebijakan yang disertai dengan latar belakang, motif, dan tujuan tertentu, seperti kriminal, dapat dipidanakan. “Kalau kebijakan itu melanggar pidana, ya jelas bisa dipidanakan,” tuturnya.

Menurut Buyung yang mantan anggota Wantimpres ini, kebijakan pemerintah dalam kasus Bank Century harus dibahas mendalam, tidak bisa terburu-buru dikatakan tidak bisa dipidanakan. “Pansus bisa melihat indikasi ada-tidaknya pelanggaran hukum untuk kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum,” katanya.

Sementara itu, rapat Pansus Angket Bank Century kemarin memanggil dua ahli hukum, yakni Erman Rajagukguk dan Natabaya. Dalam kesempatan itu, Erman berpendapat, dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dikucurkan kepada Bank Century bukan uang negara. Sedangkan Nayabaya berpendapat sebaliknya.

Anggota Pansus Azis Syamsuddin menyatakan heran bahwa ahli hukum berpendapat bahwa dana LPS bukan dana negara. “Berdasarkan amanah UU No 10 Tahun 2004 tentang LPS, jelas bahwa dana LPS adalah dana negara,” katanya.

Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Pelaksana Tugas Sementara Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan, dana LPS adalah uang negara. Menurut dia, KPK adalah pelaksana undang-undang. Selama ini, KPK bekerja dengan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu pijakan.

Senada, Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah mengatakan, keuangan negara adalah kekayaan negara, baik yang dipisahkan maupun tidak. (Feber S/Sugandi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: